Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/kecamatan/jenawi/wp-content/uploads/et_temp/layanan-informasi-1080x675.png) is not within the allowed path(s): (/www/wwwroot/Kecamatan/jenawi/:/tmp/) in /www/wwwroot/Kecamatan/jenawi/wp-content/themes/Divi/epanel/custom_functions.php on line 1542
LAYANAN INFORMASI PUBLIK

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan Informasi Publikadalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhanpelayanan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan Penyelenggara dan penyelenggaraan negara.

JENIS-JENIS INFORMASI PUBLIK

  • Informasi tentang profil badan publik.
  • Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkungan badan publik.
  • Informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik berupa narasi realisasi program dan kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan.
  1. Mekanisme Permohonan Informasi Publik 
  2. Formulir Permohonan Informasi Publik 
  3. Formulir Keberatan Atas Permohonan Informasi
  4. Formulir Aduan Masyarakat 

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/kecamatan/jenawi/wp-content/uploads/et_temp/dikecualikan-644x194-25673_1080x675.png) is not within the allowed path(s): (/www/wwwroot/Kecamatan/jenawi/:/tmp/) in /www/wwwroot/Kecamatan/jenawi/wp-content/themes/Divi/epanel/custom_functions.php on line 1542
Daftar Informasi Yang di kecualikan

Daftar Informasi Yang di kecualikan

Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi yang dikecualikan di Kecamatan Jenawi meliputi:

NOJUDUL INFORMASIDASAR HUKUMBATAS WAKTU PENGECUALIANKONSEKUENSI
AKIBAT BILA INFO DIBUKAAKIBAT BILA INFO DITUTUP
1Dokumen / berkas PNS (Biodata elektronik / non elektronik )
1.aIdentitas PNS yang melanggar disiplin dan atau dijatuhi hukuman disiplin1.    UUD Negara RI Tahun 1946 Pasal 28 A s/d 28 H 2.    UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf HTidak Terbatas1.    Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia 2.    Melanggar HAMMelindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
1.bIdentitas PNS yang mengajukan ijin perceraian / perkawinan1.    UUD Negara RI Tahun 1946 Pasal 28 A s/d 28 H 2.    UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf HTidak Terbatas1.    Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia 2.    Melanggar HAMMelindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
2Daftar nilai DP3 / SKP PNS
2.aDaftar nilai DP3 / SKP PNS1.    UUD Negara RI Tahun 1946 Pasal 28 A s/d 28 H 2.    UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf H 3.    PP No 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS Pasal 5Tidak Terbatas1.    Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia 2.    Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasar konstitusiMelindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
3Rahasia Jabatan
3.aRahasia JabatanUU No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok KepegawaianTidak TerbatasMerugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematurMelindungi kerahasiaan dokumen
4Momerandum / Surat – surat
4.aArsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia1.    UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i 2.    UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipanSelama Jangka Waktu TertentuMengungkap Memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu1.    Melindungi memorandum atau surat-surat yang bersifat rahasia 2.    Melindungi kerahasiaan dokumen
4.bNaskah Dinas yang diklasifikasikan kedalam dokumen rahasia1.    UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i 2.    UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipanTidak TerbatasMerugikan proses penyusunan kebijakan1.    Melindungi memorandum atau surat-surat yang bersifat rahasia 2.    Melindungi kerahasiaan dokumen
5Menghambat Proses Penegakan Hukum
5.aAlat Bukti Kasus1.    UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat 2.    Hukum Acara Perdata 3.    Hukum Acara PidanaTidak Terbatas kecuali karena ketentuan Undang-UndangMerugikan pihak-pihak dalam proses berperkaraMelindungi kerahasiaan bukti
5.bDokumen penanganan perkara1.    UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat 2.    Hukum Acara Perdata 3.    Hukum Acara PidanaTidak Terbatas kecuali karena ketentuan Undang-UndangMerugikan pihak-pihak dalam proses berperkaraMelindungi kerahasiaan bukti
5.cSurat / Memo / Catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum finalUU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf HTidak Terbatas kecuali karena ketentuan Undang-UndangMenunggu Proses HukumMelindungi kerahasiaan dokumen hukum
5.dProses hukum PNS bermasalah1.    UUD Negara RI Tahun 1946 Pasal 28 A s/d 28 H 2.    UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf HTidak Terbatas kecuali karena ketentuan Undang-UndangMengungkapkan data pribadi PNS
5.eKasus Hukum yang masih dalam proses1.    UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat 2.    UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf H 3.    Hukum Acara Perdata 4.    Hukum Acara PidanaTidak Terbatas kecuali karena ketentuan Undang-UndangDapat mengganggu proses penyelesaian hukum
6Mengganggu Kepentingan Hak Atas Kekayaan Intelektual Dari Persaingan Usaha Tidak Sehat
6.aDokumen Penawaran Penyedia Jasa/ Kontrak1.    UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j 2.    Perpres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa PemerintahSelama proses pengadaan barang/jasa berlangsungMuncul persaingan usaha yang tidak sehatMenjaga obyektifitas penilaian
6.bDokumen Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa1.    UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j 2.    Perpres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa PemerintahSampai masa pemeliharaan selesai/sampai dengan diauditMuncul persaingan usaha yang tidak sehatMenjaga obyektifitas penilaian
6.cDokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa1.    UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j 2.    Perpres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah1.    Sampai masa pemeliharaan 2.    Selesai/sampai masa di auditMuncul persaingan usaha yang tidak sehatMenjaga obyektifitas penilaian
6.dDokumen Lelang1.    UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j 2.    Perpres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah1.    Terbatas sampai proses pengadaan 2.    Barang dan jasa berlangsungMuncul persaingan usaha yang tidak sehatMenjaga obyektifitas penilaian
7Informasi Lain
7.aBelum dikuasai atau didokumentasikanUU No.14 tahun 2008 tentang KIP pasal 6 ayat 3 huruf eTidak TerbatasBelum dikuasai oleh Badan PublikBelum dikuasai oleh Badan Publik

Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dokumen DIK Tahun 2018 dapat diunduh disini dan Berita Acara Pengesahan dapat diunduh disini

Dokumen DIK Tahun 2019 dapat diunduh disini dan Berita Acara Pengesahan dapat diunduh disini

Dokumen DIK Tahun 2020 dapat diunduh disini dan Berita Acara Pengesahan dapat diunduh disini

Dokumen DIK Tahun 2021 dapat diunduh disini dan Berita Acara Pengesahan dapat diunduh disini 

Dokumen DIK Tahun 2022 dapat diunduh disini dan Berita Acara Pengesahan dapat diunduh disini 

SK DIK Tahun 2023 dapat diunduh di sini dan Berita Acara Pengesahan dapat diunduh di sini